Demokrasi, HAM & Tata Kelola Archives

SKB 3 Menteri terkait Seragam Sekolah: Kebijakan Reflektif Atas Praktik Indirect Coercion & Upaya Perlindungan HAM yang Melekat Pada Individu.

oleh Yossa Nainggolan | Feb 23, 2021 | Artikel, Demokrasi, HAM & Tata Kelola

ALINEA ALPHA-I Nomor: 04/ALINEA/I-II/2021. Pemaksaan terselubung terjadi saat ada pemberian keistimewaan terhadap kelompok agama dan keyakinan tertentu yang dilegalkan dan berdampak terhadap penganut agama dan keyakinan lain untuk beralih agama dan keyakinanya untuk...

Kajian: Penanganan Lansia Pasca Bencana di Lombok, NTB dan Sulawesi Tengah

oleh Dicky Zulkarnaen | Okt 19, 2020 | Demokrasi, HAM & Tata Kelola, Desa, Kesehatan, Program & Aktivitas, Publikasi, Release Paper, Uncategorized

Photo: Kunjungan Lapangan Tim Ragam Institute Ke Lokasi Pengungsian di Palu Indonesia merupakan salah satu negara yang berpotensi besar terjadi bencana alam. Terdapat kurang lebih 127 gunung berapi vulkanik aktif yang sewaktu-waktu akan Meletus dan memuntahkan...

Caleg Disabilitas dan Peluang untuk di pilih

oleh Yossa Nainggolan | Jan 19, 2019 | Demokrasi, HAM & Tata Kelola, Pendidikan

Penyandang disabilitas adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak yang sama untuk dipilih dan memilih. Menurut Pusat Pemilihan Umum Akses (PPUA) terdapat kurang lebih 32 caleg penyandang disabilitas. Mereka diusung oleh 14 partai politik. Semua caleg penyandang...

Statement Regarding President Trump’s Executive Order “Protecting the Nation From Foreign Terrorist Entry Into the United States.”

oleh Fitro Abdurrahman | Jan 18, 2019 | Demokrasi, HAM & Tata Kelola, Pendidikan

[embeddoc url=”https://alpha-i.or.id/wp-content/uploads/2019/01/DRAFT-ALPHA-I-Response-Statement-1.docx” height=”900px” download=”all”...

PERNYATAAN SIKAP ALPHA-I : Negara Harus Maksimal dalam Pemberantasan Terorisme & Paham Radikal

oleh Banu Ibenovich Abdillah | Mei 14, 2018 | Demokrasi, HAM & Tata Kelola, Press Release, Program & Aktivitas

Dalam seminggu terakhir ini kemanusiaan bangsa Indonesia mendapat serangan bertubi-tubi. Diawali dengan drama penyanderaan di Mako Brimob oleh para Narapidana Terorisme yang mengakibatkan lima anggota polisi tewas. Serangan kemanusiaan kemudian kembali terjadi saat...

Policy Brief : Mendorong Pembentukan Peraturan Pemerintah Tentang Perlindungan Sosial, Habilitasi dan Rehabilitasi Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Bagi Penyandang Disabilitas

oleh Banu Ibenovich Abdillah | Des 11, 2017 | Demokrasi, HAM & Tata Kelola

I. Pendahuluan Pasal 41 (3) undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa penyandang disabilitas merupakan salah satu kelompok khusus dan rentan yang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus. Rentan dimaksudkan bukan berarti...

« Entri Terdahulu

SKB 3 Menteri terkait Seragam Sekolah: Kebijakan Reflektif Atas Praktik Indirect Coercion & Upaya Perlindungan HAM yang Melekat Pada Individu.

Kajian: Penanganan Lansia Pasca Bencana di Lombok, NTB dan Sulawesi Tengah

Caleg Disabilitas dan Peluang untuk di pilih

Statement Regarding President Trump’s Executive Order “Protecting the Nation From Foreign Terrorist Entry Into the United States.”

PERNYATAAN SIKAP ALPHA-I : Negara Harus Maksimal dalam Pemberantasan Terorisme & Paham Radikal

Policy Brief : Mendorong Pembentukan Peraturan Pemerintah Tentang Perlindungan Sosial, Habilitasi dan Rehabilitasi Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Bagi Penyandang Disabilitas

Pos-pos Terbaru

Komentar Terbaru

Arsip

Kategori

Meta