Photo: Kunjungan Lapangan Tim Ragam Institute Ke Lokasi Pengungsian di Palu




Indonesia merupakan salah satu negara yang berpotensi besar terjadi bencana alam. Terdapat kurang lebih 127 gunung berapi vulkanik aktif yang sewaktu-waktu akan Meletus dan memuntahkan laharnya.  Di sisi lain,  wilayah pegunungan sebagai tempat yang subur untuk bercocok tanam menjadi  tempat tinggal penduduk yang tinggal di lereng-lereng. Mereka  bertani dan berladang mengolah tanah dan menjadikannya sebagai sumber mata pencaharian. Di Pulau Jawa, Lereng Gunung Merapi di Yogyakarta, merupakan pemukiman padat sejumlah penduduk. Di Sumatera Utara, lereng Gunung Sinabung juga menjadi tempat menetapnya penduduk.

Selain banyaknya gunung berapi vulkanik, wilayah Indonesia juga dilintasi patahan yang memanjang di sepanjang Pulau Jawa dan Sumatera dan patahan aktif yang memanjang dari timur yang disebut  Patahan Matano (Matano Fault) hingga ke Barat Patahan Palu-Koro. Jadi zona sepanjang patahan wajib diwaspadai karena potensi terjadinya gempa yang kuat.

Wilayah di kedua patahan menjadi wilayah yang sangat rentan  terjadinya gempa. Pergeseran sedimen (patahan) bawah laut bisa berpotensi munculnya tsunami.  Di Indonesia, salah satu bencana besar terjadi di Aceh 26 Desember 2004 yang menewaskan kurang lebih 800 ribu orang. Bencana tsunami lain yang terjadi dua tahun belakang terjadi di Kota Palu dan sekitarnya di Sulawesi tengah yang bersekala magnitude  antara 7,4-7,7 dan di Lombok, Nusa Tenggara Barat yang berskala 7 Skala Richter.

Regulasi penanggulangan bencana

Dengan sejumlah wilayah yang sangat berpotensi terjadinya bencana alam, Indonesia memiliki sejumlah regulasi terkait kebencanaan. Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana  merupakan peraturan yang menjadi rujukan hukum utama terkait penanggulangan bencana. Undang-undang ini menjadi rujukan atas sejumlah program penanganan kebencanaan, seperti kesiagapan, tanggap darurat, peringatan dini, dan rehabilitasi.

Undang-undang ini cukup memadai dari aspek hukum dan sudha menyebutkan pentingnya perlindungan kelompok rentan. Dalam Pasal 55 ayat 2 disebutkan dengan jelas perlindungan terhadap kelompok rentan termasuk didalamnya orang lanjut usia.

Pertanyaannya kemudian, bagaimana implementasi regulasi ini di lapangan? Apakah ada kendala terkait penanganan orang lanjut usia pasca bencana?  Tulisan ini memuat data dan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber termasuk laporan kunjungan tim Ragam Institut di dua wilayah yang pernah mengalami bencana gempa dan tsunami di 2018, yakni di Lombok, Nusa Tenggara Barat, dan di Sulawesi Tengah yang meliputi wilayah Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Donggala.

Penanganan lansia pasca bencana di Lombok, NTB dan Sulawesi Tengah

Berdasarkan temuan, pada periode pasca bencana, lansia memiliki kerentanan yang besar untuk didera sakit sebagai dampak dari bencana. Berdasarkan data, dari 1.007 penyintas umum (korban), dicatat terdapat 87 lansia laki laki dan 228 lansia perempuan yang memeriksakan dirinya (kesehatan). Dari jumlah 315 lansia tersebut, 173 orang di antaranya dilaporkan memiliki tekanan darah tinggi, ayng berpotensi mendapatkan stroke (kompasiana, 27/12/2019). Menurut informasi, rasa takut dan trauma, di samping pola hidup berkontribusi pada munculnya tekanan darah tinggi (kompasiana, 27/12/2019).

Berdasarkan data di lapangan, lansia yang mengalami stroke dan juga menjadi disabilitas fisik memiliki akses yang sangat minim untuk mengakses layanan kesehatan.  Untuk itu penting kiranya untuk memberikan perhatian terhada lansia pasca bencana terutama akses terhadap layanan kesehatan. Layanan jemput bola, kunjungan dari desa ke desa, dari dusun ke dusun, dari gang ke gang, dari rumah ke rumah dan dari tenda ke tenda merupakan pilihan terbaik yang bisa dibuat. Tanpa pendekatan layanan kesehatan door to door, akses lansia terhadap layanan kesehatan dapat sangat minim.

Kondisi pengungsian di tenda menyebabkan lansia semakin terbatas mobilitasnya dan sulit mendapatkan akses layanan kesehatan. Kondisi lansia yang menjadi pengungsi di wilayah terisolir, seperti di dusun Batu Jong, desa Bilok Petung di Kecamatan Sembalun di Lombok Timur sangat mengenaskan. Empat bulan setelah bencana gempa Lombok, lansia di dusun tersebut masih tinggal di bawah tenda yang terbuat dari terpal seadanya (kompasiana, 27/12/2019). Sementara itu, akses pada layanan kesehatan semakin terbatas dengan jalanan yang turun naik dan ketiadaan transportasi umum (kompasiana, 27/12/2019).

Jarak antara Batu Jong dengan Sembalun sebagai ibukota kecamatan Sembalun sepanjang 42 kilometer cukup sulit dilaui karena tiadanya transportasi umum (lihat gambar 1). Sementara itu banyak jalan berliku juga ada di sepanjang jalan menuju Batu Jong. Berdasarkan informasi, hal ini tidak memungkinkan lansia untuk dapat berpergian ke layanan kesehatan terdekat ataupun ke Puskesmas di Sembalun.

Gambar 1. Peta Dusun Batu Jong – Sembalun

                                      Sumber: Google Maps

Selain akses fisik menuju layanan kesehatan yang menjadi persoalan, di Lombok Timur saat ini banyak ditemui lansia dengan status sebagai kepala keluarga perempuan. Hal ini tidak lain karena meningkatnya jumlah disabilitas baru yang dialami keluarga, termasuk lansia laki laki. Kondisi ini menimpa ID (inisial), seorang lansia di Lombok.

“Karena suami saya stroke, dirinya harus bekerja lebih keras dan harus mampu menjadi penopang ekonomi keluarga. Saat ini pun, anaknya yang perempuan terpaksa harus meninggalkan bangku sekolahnya agar dapat merawat sang ayah”, demikian pengakuan ID.

Lansia perempuan dengan status kepala keluarga dan harus mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan keluarganya menjadi fenomen baru. Mereka pada umumnya juga harus merawat lansia laki-laki dan tetap menyediakan kebutuhan makan minum keluarganya.

Persoalan lain pasca bencana di Lombok adalah, di hampir semua desa lansia memiliki keterbatasan terhadap hunian sementara (huntara). Saat ini, terdapat sejumlah lansia yang tinggal di huntara yang tidak layak, tanpa ventilasi dan terbuat dari bahan terpal panas.

Berdasarkan gambaran kondisi diatas, bisa kita garisbawahi bahwa adanya bencana menjadikan lansia di Lombok semakin terpuruk. Berdasarkan data, sebelum terjadi bencana lansia sudah terpinggirkan dari akses layanan kesehatan dan ekonomi. Sebagai ilustrasi, data penduduk lansia di kabupaten Lombok Timur adalah 12.228 orang, sementara jumlah lansia yang mendapatkan layanan kesehatan dan ekonomi hanya 331 (BPS, 2017). Kini, pasca bencana, akses lansia pada layanan kesehatan, sosial dan ekonomi menjadi lebih terbatas. Jarak fisik, minimnya alat transportasi, ketiadaan pendamping menjadi persoalan terbatasnya akses lansia pada layanan kesehatan. Yang juga tidak kalah penting adalah terbatasnya akses informasi, termasuk informasi kebencanaan. Kondisi ini salah satunya karena minimnya latar belakang pendidikan yang disandang para lansia.  

Adapun kondisi lansia korban gempa di Sulawesi Tengah (Kota Palu, Kabupaten Donggala, dan Kabupaten Sigi) mengalami nasib yang tidak jauh berbeda. Belum diketahui pasti, berapa jumlah lanjut usia (lansia) yang menjadi penyintas bencana (korban)  tsunami di Sulawesi Tengah yang terjadi Jumat 28 September 2018. Namun demikian, pemerintah pusat cukup cepat tanggap dengan didirikannya posko rehabilitasi sosial sebagai tempat sementara pengungsian lansia dan penyandang disabilitas. Posko ini berdekatan dengan Balai Rehabiltasi Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual (BRSPDI) Nipotowe, Kota Palu (Kompas.com, 09/10/2018).

Hasil kunjungan tim Ragam Institut ke Kota Palu pada 30 Oktober 2019 menemukan beberapa isu terkait lansia di pengungsian. Tenda sebagai hunian sementara yang disediakan oleh pemerintah pada kenyataannya tidak memadai, seperti lingkungan di dalam tenda sangat pengap dan panas, lingkungan di luar tenda tidak terpelihara sehingga kotor dan tidak nyaman atau tidak ramah Lansia, toilet dan kamar mandi belum memenuhi standar minimal bagi Lansia, dan kurang atau tidak adanya ruang terbuka umum di sekitar tenda sebagai tempat  berkumpul Lansia dan keluarganya.

Terkait upaya untuk membangun, membina dan memfasilitasi kegiatan ekonomi mikro sebagai sumber pendapatan tambahan bagi pengungsi terlihat masih sangat terbatas. Padahal, upaya ini sangat mungkin dilakukan karena Lansia (terutama perempuan) banyak yang memiliki keahlian atau keterampilan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang memiliki nilai jual.

Isu kesehatan reproduksi juga mengemuka berhubungan dengan kondisi lansia laki-laki yang masih aktif sementara lansia perempuan yang sebagian besar sudah menopose. Perlu penanganan psikologi untuk memecahkan persoalan ini.

Isu lain yang muncul adalah penyaluran bantuan (sembako) dimana lansia dan kelompok rentan lainnya cenderung tidak menjadi perioritas. Lansia dan penyandang disabilitas yang tidak diperlakukan  khusus tentu kalah bersaing dengan kelompok lain non-lansia dan non-disabilitas ketika ada pembagian sembako yang tidak manageable atau saling berebutan.

Terkait akses layanan kesehatan di pengungsian, muncul isu minimnya program trauma healing bagi lansia. Temuan tim Ragam Institut mengungkapkan, pemerintah masih terfokus terhadap pemulihan trauma anak-anak dibandingkan lansia. Padahal pemulihan trauma lansia sangat berbeda (khusus) dengan anak-anak.

Hal yang menarik dan cukup membanggakan adalah adanya beberapa inisiatif masyarakat yang memberikan perhatian terhadap lansia korban bencana. Komunitas Peduli Lansia (KPL) di Makassar selain memberikan perhatian terhadap trauma healing para lansia, juga mengemas bantuan dalam bentuk paket yang terdiri kitab suci dan kacamata baca (plus) untuk lansia (Suteng Raya,  10-2018). Paket ini diperoleh dari donasi individu dan diharapkan dari pemberian paket ini, lansia dapat berangsur-angsur pulih dari trauma yang dialaminya.  

Gambar 2. Kunjungan Lapangan Tim Ragam Institute ke Lokasi Pengungsian di Palu

Lansia dan Bencana

                   Sumber: Ragam Institue

                  Sumber: Ragam Institute

Usulan Materi Kebencanaan dalam RUU Lansia

Mengkritisi apa yang sudah dilakukan pemerintah terkait penanganan kebencanaan secara umum, patut diapresiasi. Mengingat langkah-langkah progresif dalam penanganan bencana secara umum cukup memadai dibandingkan sebelumnya (saat pasca bencana tsunami Aceh 2004). Regulasi yang ada, yakni Undang-Undang 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana cukup layak sebagai rujukan hukum. Namun demikian, upaya perlindungan lansia sebagai kelompok rentan terkait bencana masih belum optimal.

Implementasi pasal 55 ayat 2 yang memberikan perlindungan terhadap kelompok rentan nampaknya belum terlihat nyata dilakukan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Lansia sebagai kelompok rentan belum menjadi prioritas dalam penanganan bencana atau masih disamakan dengan korban bencana lainnya yang non-lansia.

Tulisan ini merekomendasikan untuk memasukan materi (penanganan) kebencanaan secara spesifik di dalam rancangan undang-undang Lansia yang baru yang saat ini tengah disusun. Materi kebencanaan dalam rancangan undang-undang atau kelak undang-undang lansia yang baru, akan memperkuat pengarusutamaan lansia dalam penanganan bencana. Pengarusutamaan lansia dalam kebencanaan seharusnya juga menyasar pada program-program perlindungan sosial yang bersifat keberlanjutan terhadap para korban bencana agar mereka tidak jatuh ke dalam jurang kemiskinan akibat bencana. Hal lain yang juga harus dimuat dalam RUU adalah isu gender, perhatian terhadap lansia perempuan serta isu pemberdayaan dan perlindungan lansia yang sebelumnya kurang tergali dalam undang-undang yang saat ini masih berlaku, yakni  Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia.

Terakhir, penulis berharap undang-undang lansia yang baru mengadopsi pendekatan hak asasi manusia (right based approach) yang mendorong pemangku kewajiban, yakni negara agar melaksanakan kewajibannya memenuhi dan melindungi kelompok rentan. Dalam konteks penanggulangan bencana,  kewajiban dimaksud diantaranya dengan cara memberikan perlakuan khusus terhadap lansia saat situsi bencana, baik pra-bencana, saat bencana, maupun pasca-bencana.

Penulis: Yossa AP Nainggola, M.P.P- dalam buku bertajuk; LANSIA dari KALANGAN MINORITAS dan RENTAN tantangan dalam menghadapi keterbatasan.