Sebagaimana edisi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014, Pilpres 17 April 2019 lalu kembali diwarnai kemelut quick count (hitung cepat). Agar tak mudah diombang-ambingkan oleh pro-kontra atas hasil suatu hitung cepat di masa mendatang, masyarakat penting memahami dimensi politik dari hitung cepat dan meresponnya dengan perspektif warga negara. Hanya dengan begitu, maka sejumlah poin kriteria atau indikator guna mengevaluasi kredibilitas suatu hitung cepat bisa berguna.

Dari kacamata akademik metode hitung cepat terbukti menghasilkan temuan yang kredibel jika dilakukan sesuai kaidah ilmiah. Sejak penggunaannya pertama kali pada Pilpres 2004, metode statistik ini dipromosikan oleh National Democratic Institute for International Affairs (NDI) sebagai alat kontrol terhadap potensi kecurangan pemilu. Hingga Pilpres 2019 lalu, metode ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan ini terbukti memiliki tingkat akurasi tinggi.

Perspektif Citizens atas Hitung cepat

Meski demikian, hitung cepat senantiasa mengundang respon negatif dari para pihak yang diprediksi kalah. Dalam Pilpres 17 April lalu, tak kurang Prabowo sendiri menyampaikan, “Saya tegaskan di sini, kepada rakyat Indonesia bahwa ada upaya dari lembaga-lembaga survei tertentu yang kita ketahui sudah bekerja untuk satu pihak untuk menggiring opini seolah-olah kita kalah,” (Kompas.com, 17/4/2019). Selang sehari, Koordinator Pelaporan Tim Advokasi dan Hukum BPN Prabowo-Sandi Djamaluddin Koedoeboen menegaskan, “Kami menduga mereka pasti ada orderan untuk kemudian membuat quick count seperti ini” (Kompas.com, 18/4/2019).

Berbagai statemen ini penting dipahami masyarakat sebagai bagian dari kontestasi Pilpres 2019. Artinya, agar bisa lepas dari pemihakan subyektif pada siapapun pasangan kandidat yang dipilih, pembacaan atas respon elit politik terhadap hitung cepat memerlukan kacamata politik.

Pertama, walau kokoh secara metodologis dan karenanya bisa menghasilkan prediksi yang akurat, hitung cepat lekat dengan pertentangan narasi. “Counting is political”, demikian ujar Deborah Stone (Policy Paradox, The Art of Decision Making, 1988). Proses produksi dan angka yang dihasilkan sukar dilepaskan dari cerita dan framing (pengerangkaan) yang mendukung suatu kepentingan politik. Atau dalam bahasa Patricia Strach dalam Hiding Politics in Plain Sight (2016), “cara orang membicarakan suatu isu” sebenarnya merefleksikan seruan “cara orang menyikapi isu tersebut”.

Apa dampak dari “cara membicarakan” metode dan hitung cepat dengan framing hitung cepat “pesanan”? Dengan menggunakannya sebagai ilustrasi, cara pembacaan seperti ini bisa dimaknai sebagai strategi menjaga semangat para relawan satu kubu pasangan kandidat agar tetap tinggi dalam mengawal penghitungan suara di berbagai TPS. Tetapi, bobot yang sama juga bisa diberikan pada analisis yang mengartikan bahwa pernyataan tersebut merupakan strategi penggiringan opini guna melemahkan integritas para lembaga pelaksana hitung cepat, dan selanjutnya meruntuhkan legitimasi hitung cepat. Tiadanya hitung cepat, setidaknya, menghilangkan satu rujukan alternatif yang bisa menjadi alat cek ketika terjadi kecurangan.

Kedua, supaya dapat memahami dan menimbang berbagai dimensi politik yang melekat pada hitung cepat tersebut, warga masyarakat perlu menempatkan dirinya sebagai warga negara (citizens). Bila tidak, tanpa sadar kita sebagai warga negara akan berpikir, bertindak, dan berperilaku layaknya bagian dari konstestan pilpres, buzzer politik, atau anggota tim sukses. Larut dalam nalar kontestan, kita beresiko “lupa daratan”, lupa posisi: bahwa siapapun kandidat yang terpilih nanti, adalah hak kita untuk membuat perhitungan. Perspektif warga negara meneguhkan hak menagih janji, mengkritik, melayangkan protes, hingga menghukum dengan tidak memilih sosok presiden-wakil presiden terpilih berikut para partai politik pengusungnya di pemilu selanjutnya.

Lensa sebagai warga negara ini pada gilirannya memfasilitasi bekerjanya daya kritis (critical thinking) kita. Daya kritis membuat orang bisa lepas dari kungkungan patronase informasi dan pemaknaan atas informasi yang selama berhulu pada para elit politik, pemuka agama, atau tokoh masyarakat. Tatkala mampu berpikir kritis, kita bisa terbuka untuk menimbang seksama, misalnya, antara rilis hitung cepatsuatu lembaga survei, pernyataan elit politik, informasi yang bersebaran di media sosial, dengan hasil uji publik yang independen atas data dan metode.

Pemahaman bahwa hitung cepat dapat dipolitisasi dan bahwa kita sebagai warga negara perlu sadar posisi, kritis, agar tidak hanyut dalam politisasi di atas sangat diperlukan dalam menagih akuntabilitas hitung cepat. Tanpa itu, tantangannya menjadi lebih sulit. Pasalnya, hitung cepat secara tak terhindarkan mengandung ketimpangan pengetahuan (knowledge gap). Semakin canggih olah data dan analisis suatu riset politik termasuk hitung cepat, maka makin jauh jaraknya dengan kemampuan khalayak publik.

Warga negara, yang disebut Stoker (2006) sebagai para amatir dalam dunia politik, memiliki kapasitas yang tidak selalu memadai untuk memahami dunia politik, termasuk aspek metodologis riset-riset politik semacam hitung cepat, survey, serta analisis big data. Risiko ketimpangan pengetahuan ini sangat serius. Secara kasat mata, publik dapat dengan mudah dibuat bingung oleh misalnya, adu klaim dan sanggahan menang atau tidak menang yang bersumber dari hasil hitung cepat. Selain itu jarak pengetahuan inilah yang berisiko dieksploitasi elit politik kontestan pemilu.Tapi yang lebih fundamental, gap pengetahuan menyulitkan warga negara menagih akuntabilitas dari hitung cepat. 

Kriteria Evaluasi Hitung cepat

Lantas, jika polemik kembali berulang, kriteria apa yang bisa digunakan masyarakat untuk menilai “abal-abal” tidaknya suatu hitung cepat?

Sebagai deteksi awal, sependapat dengan Dewan Etis Persepi Hamdi Muluk, pertama, masyarakat penting mengecek kapasitas lembaga survei dari sisi kualifikasi akademik penelitinya dan pengalamannya melaksanakan hitung cepat. Semakin rutin dan konsisten melaksanakan survei dan hitung cepat maka makin meningkat pula akumulasi pengetahuan dan keahlian suatu lembaga survei. Keberadaan sosok-sosok peneliti dengan kualifikasi akademik yang mumpuni dari sisi ilmu statistik, ilmu politik dan ilmu sosial yang relevan bisa menjadi satu indikator kapasitas riset suatu lembaga survei.

Kedua, masyarakat bisa menilai sejauh mana iklim kelembagaan (governance) dari penyelenggaraan hitung cepat. Setidaknya, ada dua hal pokok yang patut diperhatikan. Satu, derajat independensi dalam hubungannya dengan negara dan politik partisan; dua, komitmennya dalam menegakkan kode etik, iklim kompetisi yang sehat, dan fasilitasi pengembangan kompetensi profesional sebagai lembaga survei. Di Indonesia, selain telah dibingkai oleh peraturan perundang-undangan, eksistensi lembaga survei diwadahi oleh salah satunya Perhimpunan Survei Opini Publik (Persepi). Tahun 2014 lalu, lembaga ini tegas mengaudit dua lembaga survei yakni Jaringan Suara Indonesia (JSI) dan Pusat Kajian dan Pembangunan Strategis (Puskaptis)‎, dengan keputusan akhir berupa adanya pelanggaran kode etik dan penjatuhan sanksi berupa penghapusan keanggotaan. Di masa depan, manakala asosiasi terbukti sekadar menjadi corong politik negara atau partai tertentu, atau berubah menjadi “kartel” yang menguasai pasar survei politik, maka di saat itulah, kredibilitas hitung cepat hilang lantaran berakar pada iklim tatakelola yang buruh (bad governance).

Mengenali gejala tatakelola yang buruk, kartel survei atau bukti awal adanya “hitung cepat orderan” tentu tak semudah membalik telapak tangan. Tetapi, ada tidaknya keterbukaan bagi audit data dan metode oleh pihak lain yang independen bisa menjadi penanda kredibel tidaknya hasil hitung cepat dan lembaga pelaksananya. Ilmu pengetahuan memang tak hanya soal keterbukaan, ujar Victoria Stodden, professor statistik di Columbia University, Amerika Serikat. Namun, melalui artikelnya “Trust Your Science? Open Your Data and Code”di bulletin Asosiasi Masyarakat Statistik Amerika, AmstatsNews edisi Juli 2011, Ia menegaskan bahwa keterbukaan memungkinkan pihak lain melakukan reproduksi untuk menguji suatu data berikut tahapan metode risetnya.

Suatu hitung cepat “pesanan” akan dengan mudah dikenali manakala audit atas data dan metode mengungkap adanya pelanggaran atas berbagai kaidah etik dan metodologis. Prinsip reproducibility gagal terpenuhi jika “verifikasi atas hasil yang diproduksi dari proses olah data dan analisis statistik yang sama terhadap data awal (suatu hitung cepat—penulis)”tidak menghasilkan temuan yang sama (Wuttke, 2018). Contoh yang baik misalnya, meski dalam konteks riset kuantitatif yang lebih umum, ditunjukkan oleh Profesor Ward Berenschot dari Leiden University dalam publikasinya perihal klientelisme politik di Indonesia (2018). Dalam karyanya, ia menyertakan informasi akses data, informasi mengenai koding data, serta perintah dalam rumusan kode-kode program statistik yang digunakan untuk analisis. Yang menarik, data dan rumusan kode analisis statistik tersebut tersedia dalam program Stata dan SPSS—dua program yang umum digunakan peneliti sosial. Ini memungkinkan peneliti lain untuk mengakses dan menjalankan kode-kode Stata/SPSS, dan memeriksa apakah klaim tingkat signifikansi statistik tertentu memang demikian adanya.

Implikasi dari prinsip keterbukaan dan uji publik ini sederhana tapi fundamental. Manakala rilis hitung cepat atau sanggahan terhadapnya hanya mengumbar klaim, tuduhan dan hujatan namun menolak ketika data dan metode risetnya diuji, kita patut waspada terhadap indikasi manipulasi. Karena itu, dalam merespon suatu hitung cepat, survei, atau analisis big data, ekspresi keraguan kita sebagai warga tak cukup hanya marah atau memobilisasi hujatan melalui hashtag di media sosial.

Lantaran tak semua warga negara ahli statistik, maka dalam konteks merespon hitung cepat atau riset dengan metode kuantitatif lainnya, masyarakat bisa merujuk hasil pengujian oleh elemen-elemen masyarakat lain yang lebih kompeten seperti universitas, lembaga riset, atau pakar independen. Ibarat tidak puas dengan diagnosa seorang dokter, kita dapat merujuk pada “second opinion” dari dokter lainnya. Semakin banyak yang menguji, semakin teliti analisis yang dihasilkan karena adanya proses pengecekan berulang.

Hikmah Pembelajaran

Jauh hari Joe Soss (1999) mengingatkan betapa pembelajaran politik (political learning) dari implementasi suatu kebijakan publik akan membentuk sikap dan perilaku partisipasi politik warga negara. Pemilu, dalam konteks ini, bisa kita pahami sebagai pelaksanaan kebijakan terkait kontestasi dan partisipasi politik yang diatur dengan peraturan perundang-undangan berikut aturan pelaksanaan turunannya.

Kita tentu tidak ingin cara-cara tak elok yang mewarnai politiknya pilpres justru mendominasi pembelajaran politik dari Pilpres, lantas melekat kuat dalam kesadaran, untuk kemudian menjadi langgam sikap dan perilaku warga dalam menjalankan partisipasi politik. Sebaliknya, harapan kita adalah bahwa pilpres dan secara khusus polemik hitung cepat akan mewariskan pengalaman dan kesadaran tentang pentingnya berpikir, bersikap dan bertindak kritis dalam memahami kontestasi dan partisipasi politik.