PERNYATAAN SIKAP ALPHA-I

Atas Represi Aksi Massa dan Ketidakadilan Kebijakan Publik

Kami, selaku ALPHA-I, Organisasi Alumni Penerima Beasiswa Amerika Indonesia yang bersifat independen, bebas, profesional, terbuka, sukarela, kekeluargaan, dan setara mengecam keras tindakan represif yang dilakukan oleh aparat negara dalam merespon aksi massa yang berlangsung sejak 28-30 Agustus 2025. 

Jalannya aksi perwakilan serikat buruh dengan tuntutan utama Hapus Outsourcing dan Tolak Upah Murah (HOSTUM) di kawasan parlemen pada Kamis (28/8) yang sempat berjalan damai berujung ricuh. Aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melakukan berbagai tindakan represif mulai dari penggunaan gas air mata hingga membawa mobil kendaraan taktis (rantis) secara ugal-ugalan yang melindas beberapa warga dan berakibat pada tewasnya seorang pengemudi ojek daring, Affan Kurniawan. Tuntutan massa yang tidak direspon oleh DPR dan pemerintah serta tewasnya Affan memantik lebih banyak aksi solidaritas dari berbagai kalangan dan kelompok masyarakat. Masyarakat menyuarakan kembali:

1. Buruknya kinerja lembaga legislatif dengan tidak menghasilkan produk UU yang berpihak kepada masyarakat umum;
2. Minimnya transparansi dan akuntabilitas pelanggaran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum;
3. Beratnya beban masyarakat umum dalam menanggung pajak dan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan; dan
4. Besarnya benefit yang diterima oleh pejabat negara dan anggota parlemen yang bersumber dari uang pajak yang dibayarkan oleh masyarakat yang mayoritas berpenghasilan di bawah upah minimum regional.

Hingga pagi ini, Minggu (31/8), kami belum melihat suatu itikad baik perwakilan dari pemerintah pusat maupun DPR yang dapat meredam amarah sebagian besar elemen masyarakat. Arahan Presiden kepada TNI dan Polri pada Sabtu (30/8) untuk menindak tegas unjuk rasa anarkis tidak menjawab permasalahan utama terkait rendahnya kepercayaan publik terhadap lembaga negara dan wakil rakyat. Instruksi tersebut justru berpotensi meningkatkan ketegangan antara masyarakat dan aparat. 

Atas situasi tersebut, ALPHA-I menuntut:

1. Perbaikan tata kelola di parlemen dengan menetapkan indikator kinerja utama (key performance indicator/KPI) untuk setiap anggota DPR dan DPD; melakukan percepatan terhadap pembahasan RUU yang berdampak pada masyarakat seperti RUU Perampasan Aset dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) dalam proses legislasi; serta melaksanakan fungsi pengawasan yang transparan dan akuntabel.
2. Akuntabilitas proses pidana terhadap aparat dalam pengamanan aksi yang menimbulkan korban jiwa; menahan diri dari memunculkan provokasi, arogansi, dan kekerasan dalam menjalankan tugas; serta reformasi di tubuh Polri, termasuk evaluasi dalam proses rekrutmen dan pendidikan anggota Polri mengingat praktik represif terus berulang.
3. Peninjauan ulang kebijakan fiskal maupun perpajakan dari Kementerian Keuangan agar lebih adil dan proporsional, termasuk menaikkan gaji dan tunjangan profesi di sektor layanan dasar termasuk pendidikan dan kesehatan.
4. Reformasi internal di partai politik mulai dari proses rekrutmen dan kaderisasi berkualitas hingga pemantauan kinerja dan etik anggotanya di DPR untuk memastikan demokratisasi berjalan sesuai tujuan untuk kesejahteraan rakyat.
5. Dukungan pers yang imparsial dan akuntabel untuk berperan sebagai kontrol sosial dan penyampai informasi yang tidak menyulut perpecahan Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) kepada publik serta memastikan penyampaian informasi secara jernih untuk mencegah tersebarnya misinformasi.
6. Dorongan keterlibatan masyarakat sipil secara aktif dalam dialog, perumusan, dan evaluasi kebijakan publik sehingga keputusan yang diambil sejalan dengan kebutuhan dan kepentingan rakyat.

Penutup

Kami menegaskan komitmen ALPHA-I untuk berperan sebagai mitra kritis dan konstruktif bagi negara dalam memperjuangkan keadilan sosial dan demokrasi yang sehat. Kami percaya dengan memperkuat dialog, transparansi, serta keberpihakan pada masyarakat, kepercayaan publik terhadap lembaga negara dapat dipulihkan. Kami menegaskan bahwa segala bentuk kebijakan negara, termasuk pajak dan pengelolaan sumber daya, harus diarahkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pendalaman lebih lanjut dengan Valentina Sokoastri (Ketua Umum ALPHA-I) via email seknas@alpha-i.or.id 

Jakarta, 31 Agustus 2025

ALPHA-I