Beberapa hari terakhir ini kita disuguhi banyak berita tentang protes masyarakat di berbagai daerah terhadap sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Banyak yang merasa dirugikan dengan peraturan yang mengutamakan calon siswa yang tinggal di sekitar sekolah, yang diistilahkan dengan di dalam zona serta membatasi kuota calon siswa di luar zona. Terutama bagi calon siswa yang memiliki nilai ujian yang cukup tinggi tapi tidak diterima di sekolah ‘unggulan’ atau ‘favorit’ karena terbentur lokasi rumah dan terbatasnya kuota siswa dari jalur prestasi atau perpindahan orang tua. Di sisi lain, ada juga pihak yang merasa diuntungkan atau merasakan manfaat positif kebijakan ini. Terutama bagi calon siswa yang kebetulan tinggal di sekitar sekolah-sekolah yang selama ini dianggap unggulan, karena mereka tetap dapat diterima di sekolah tersebut meskipun capaian akademis mereka biasa saja.

Dalam konteks sistem zonasi sekolah ini, istilah ‘adil’ memang menjadi problematis dengan adanya benturan antara competitiveness (daya saing) dan accessibility (keterjangkauan) dalam layanan pendidikan. Jika menggunakan sudut pandang yang mengedepankan daya saing, sistem pendidikan dianggap adil jika penerimaan siswa merit-based atau didasarkan seleksi dan prestasi. Rujukannya adalah capaian akademis para calon siswa di jenjang pendidikan sebelumnya, yang tergambar dari nilai kelulusan atau nilai hasil ujian. Jadi sekolah “unggulan” adalah untuk siswa yang “unggulan” juga, dengan dasar pemikiran bahwa mereka berhak mendapatkan tempat belajar sesuai kemampuan dan prestasinya.

Sementara dari sudut pandang yang mengedepankan accessibility, penyelenggaraan pendidikan dianggap adil jika setiap anak dapat mengakses pendidikan berkualitas, tanpa harus mensyaratkan capaian-capaian prestasi dalam bentuk apapun. Dalam perspektif ini, sistem zonasi dianggap cukup memfasilitasi kebutuhan ini.

Hal tersebut terkonfirmasi dalam siaran pers Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nomor: 198/Sipres/A5.3/HM/VI/2019 yang menggarisbawahi bahwa “Zonasi Bukan Hanya Untuk PPDB Saja”. Menteri menegaskan bahwa pelaksanaan sistem ini adalah sebagai upaya untuk mewujudkan pemerataan akses pendidikan bagi seluruh warga. Beliau menyatakan, “Karena pada dasarnya anak bangsa memiliki hak yang sama. Karena itu, tidak boleh ada diskriminasi, hak ekslusif, kompetisi yang berlebihan untuk mendapatkan layanan pemerintah. Sekolah negeri itu memproduksi layanan publik. Cirinya harus non excludable, non rivarly, dan non discrimination“. Oleh karena itu, dalam sistem zonasi yang menjadi acuan utama penerimaan peserta didik adalah lokasi tempat tinggal. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 tahun 2018, yang kemudian diubah dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 tahun 2019, ketentuan dalam menerima peserta didik, dari daya tampung setiap sekolah harus diisi minimal 80% jalur zonasi, maksimal 15% jalur prestasi dan maksimal 5% jalur perpindahan tugas orang tua/wali.

Sebagaimana terjadi setiap kali sistem baru diterapkan, pelaksanaan sistem zonasi ini menemui banyak kendala dan menuai berbagai reaksi di masyarakat. Terlepas dari berbagai pro dan kontra terhadap zonasi sekolah, tulisan ini tidak akan mengajak pembaca bersikap dikotomis atau berpandangan binary – setuju/tidak setuju, dilanjutkan/dihentikan – terhadap kebijakan ini. Sebagai wacana alternatif, ada baiknya kita perlu memperluas jangkauan pandangan kita terhadap isu ini dan menganalisanya dari berbagai sisi. Jika diibaratkan lensa kamera kita perlu ‘zoom out’, untuk melihat gambaran yang lebih besar tentang infrastruktur sistem pendidikan kita, sehingga terlihat posisi kebijakan tentang zonasi ini dalam kaitannya dengan berbagai komponen kebijakan pendidikan lainnya. Jadi kita tidak hanya melihatnya sebagai mekanisme PPDB, tapi juga sebagai bagian dari sistem pendidikan yang lebih menyeluruh dan komprehensif yang memang kompleks.

Jika melihat berbagai sistem pendidikan yang lebih luas secara global, sistem zonasi ini sudah banyak diterapkan di berbagai negara seperti Amerika Serikat, Kanada, Jepang dan Australia. Perlu dicatat sistem ini diterapkan dalam konteks public education atau sekolah negeri yang dikelola negara/pemerintah, karena untuk sekolah swasta umumnya ada kekhususan dalam menerapkan layanan pendidikannya, misalnya sekolah berbasis agama atau selective school yang mempunyai ‘keunggulan’ dalam bidang tertentu seperti science, olah raga, musik, seni, atau lingkungan. Dalam tulisan ini disajikan informasi tentang pelaksanaan sistem zonasi di Australia, khususnya di negara bagian Victoria. Sekali lagi, pembahasan ini untuk memberikan gambaran bagaimana sistem ini berjalan dengan keterkaitannya yang kompleks dengan berbagai komponen kebijakan pendidikan secara menyeluruh.

Sistem Zonasi Akan Meminimalisir Persoalan Pendidikan Kita

Ada beberapa persoalan sistem pendidikan kita yang dapat diselesaikan melalui sistem zonasi. Pertama, kesenjangan dalam layanan antar satuan pendidikan/sekolah. Sudah begitu lama kita terbiasa dengan adanya sekolah ‘unggulan/favorit’ yang dikenal sebagai pencetak anak berprestasi tinggi. Agar siswa dapat diterima di sekolah tersebut, siswa harus menunjukkan prestasinya, baik dengan seleksi ataupun nilai ujian. Mereka inilah yang dianggap sebagai “the cream of the crop” atau bibit-bibit pilihan yang diharapkan berkembang menjadi manusia-manusia hebat.

Di sisi lain, ada banyak sekali sekolah ‘non-unggulan’ dan bahkan ada label sekolah ‘buangan’ yang biasa menampung anak-anak yang tidak dapat diterima di sekolah unggulan tersebut. Bertahun-tahun pemerintah berusaha dengan berbagai perubahan kebijakan dan program pendidikan untuk menghilangkan atau setidaknya meminimalisir hirarki dalam layanan pendidikan ini. Sudah sangat jelas amanat pendidikan nasional bahwa, pendidikan harus dapat diakses oleh semua lapisan anak bangsa, dan idealnya semua sekolah adalah sekolah yang baik dan memenuhi berbagai standar pelayanan pendidikan yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP).

Memang label unggulan atau favorit ini juga tidak dapat sama sekali dihilangkan, bahkan di negara yang menerapkan zonasi sejak lama seperti di Australia. Ada beberapa sekolah negeri yang dianggap unggulan karena sekolah tersebut banyak meluluskan siswa dengan capaian akademik yang bagus dan selanjutnya diterima di universitas terkemuka. Selain itu juga ada sekolah yang menjadi favorit karena memiliki program unggulan yang mengasah keterampilan tertentu seperti program kepemimpinan, olah raga, atau musik.

Ketika sistem zonasi ini diterapkan, tak jarang para orang tua berusaha menyewa atau membeli rumah di sekitar sekolah yang dituju 1-2 tahun sebelum mendaftar sekolah. Sebagai ‘efek samping’ harga sewa atau beli rumah di sekitar sekolah favorit ini jadi melonjak. Selain itu juga ada semacam ‘kebijakan lokal’ tambahan dari pihak sekolah, seperti ketika mendaftar harus menunjukkan bukti tinggal lebih dari 12 bulan, misalnya dengan dokumen sewa rumah. Jika masa tinggalnya kurang dari 12 bulan harus menunjukkan dokumen bukti pembelian rumah. Kebijakan lokal ini sangat kasuistik karena secara umum aturan penerimaan sekolah lanjutan adalah tidak boleh menolak anak dalam zonanya. Jika kapasitasnya masih memungkinkan baru boleh menerima siswa dari luar zona dengan kebijakan lokal masing-masing sekolah.

Ada yang menerapkan radius jarak rumah-sekolah, ada yang berdasar keberlanjutan kurikulum misalnya berkaitan dengan bahasa asing yang diajarkan di sekolah sebelumnya. Sebagai contoh, jika di sekolah dasarnya belajar bahasa jepang sementara di neighborhood school (sekolah terdekat) tidak mengajarkan bahasa tersebut, mereka dapat mendaftar ke sekolah di luar zona selama sekolah yang dituju masih ada kapasitasnya. Pada prinsipnya, pelaksanaan zonasi harus memastikan setiap anak mendapatkan tempat di sekolah yang dekat dengan tempat tinggalnya.

Dalam upaya pemerataan kualitas pendidikan ini, walaupun bukan satu-satunya solusi terbaik, sistem zonasi cukup berpotensi untuk memperkecil kesenjangan layanan pendidikan dengan memperkecil cakupan operasional pendidikan. Seperti dinyatakan oleh Mendikbud Muhadjir Effendy, sistem ini bertujuan untuk membenahi berbagai standar nasional pendidikan, “Mulai dari kurikulum, sebaran guru, sebaran peserta didik, kemudian kualitas sarana-prasarana. Semuanya nanti akan ditangani berbasis zonasi.”

Memang tidak mudah untuk melakukan perubahan ini karena tidak dapat dilakukan secara parsial. Pelaksanaan zonasi dalam PPDB harus dibarengi dengan kebijakan berkaitan dengan ketersediaan dan pemerataan kualitas fasilitas dan sumber daya manusia pendidikan termasuk guru dan tenaga pendidikan, serta meninjau kembali sistem penilaian pendidikan yang masih mengedepankan high stake test (ujian yang menentukan).

Faktor terkait strategi penilaian pendidikan adalah persoalan besar kedua dalam sistem pendidikan terkait sistem system zonasi ini. Salah satu keberatan utama di masyarakat adalah ketika anak yang meraih prestasi tinggi dalam ujian atau nilai kelulusannya tidak dapat masuk ke sekolah favorit karena kendala lokasi tempat tinggal. Hal ini tidak terjadi di negara lain termasuk di Victoria, Australia, karena mereka tidak menerapkan high stake test sebagai kriteria kelulusan jenjang pendidikan dasar dan sekolah menengah pertama (junior secondary school).

Peserta didik di Australia bahkan tidak mengenal naik/tidak naik kelas karena semua anak terus melanjutkan proses belajar sesuai kelompok umur mereka. Ketika selesai kelas 6 semua anak otomatis lulus dan berhak melanjutkan ke sekolah lanjutan. Test di setiap mata pelajaran mulai dikenal di jenjang secondary school atau sekolah lanjutan, tapi tidak menentukan naik/tidak naik kelasnya siswa. Apalagi di Australia umumnya sekolah lanjutan negeri mencakup kelas 7 sampai 12, jadi tidak ada ujian kelulusan di kelas 9 seperti di Indonesia ketika anak mengalami transisi dari SMP ke SMA atau SMK.

Memang ada beberapa selective school yang hanya menyelenggarakan pendidikan dari kelas 9 sampai 12, yang mencakup middle school dan high school. Calon siswa yang ingin masuk sekolah ini harus melewati proses seleksi, yang biasanya kombinasi antara capaian akademik dengan keunggulan bidang tertentu. Tetapi, penyelenggaraan selective school ini sangat terbatas secara jumlah dan keberadaannya tidak berpengaruh terhadap pelayanan public education atau sekolah regular.

Dapat dikatakan bahwa sistem zonasi akan selalu problematik ketika wacana utama tentang penilaian pendidikan masih terpaku dengan sistem ujian atau test dalam segala bentuknya, apalagi yang hasilnya menjadi penentu untuk kelanjutan pendidikan selanjutnya. Untuk dapat meninjau ulang wacana tentang penilaian pendidikan ini, ada hal mendasar yang perlu dipertanyakan yaitu, berkaitan dengan cara pandang tentang proses dan keberhasilan belajar yang selama dianggap harus terukur dan terstandar melalui ujian. Bukan berarti pandangan ini salah, tapi mungkin kita perlu mengekplorasi alternatif lain sehingga tidak terjebak dalam kesempitan pemikiran bahwa keberhasilan belajar hanya tergambar dari nilai ujian yang tinggi.

Ketiga, kurangnya perhatian terhadap perlindungan dan keselamatan anak. Tema ini jarang disentuh dalam diskusi publik berkaitan dengan pendidikan, karena yang paling sering dibahas adalah UN, kurikulum dan sistem zonasi utk PPDB. Sebenarnya penyelenggaraan layanan pendidikan juga harus memperhatikan aspek perlindungan dan keselatamatan anak. Perlindungan yang dimaksud, tidak hanya bersifat fisik atau jasmani saja, tapi juga secara psikologis dan spiritual, termasuk terbebasnya anak dari berbagai tekanan yang membuat mereka tidak bahagia atau tidak nyaman, yang sering dikaitkan dengan wellbeing. Penentuan zonasi berdasar lokasi tempat tinggal ini sebenarnya dapat mengatasi isu-isu tersebut karena dengan jarak yang dekat diharapkan waktu tempuh perjalanan ke sekolah lebih pendek dan meminimalisir berbagai masalah yang dapat timbul seperti kelelahan, kemacetan, kecelakaan, termasuk resiko terlambat sekolah.

Seperti di Victoria Australia, penentuan zona neighborhood school juga memperhatikan kemudahan akses dan perjalanan rumah ke sekolah, termasuk ketersediaan transportasi umum. Dengan demikian, anak tidak banyak menghabiskan waktu di perjalanan. Kondisi  dan peta persekolahan di Indonesia sangatlah kompleks jika dibandingkan antara area perkotaan padat di kota besar di Jawa dengan daerah pedesaan di pedalaman Kalimantan dimana lokasi sekolah terdekatpun berjarak beberapa kilometer dengan medan yang sulit ditempuh. Jadi dari sisi lokasi dan perjalanan dari rumah ke sekolah ini saja, diperlukan penyesuaian aturan di masing-masing daerah.

Dari berbagai poin di atas, walaupun belum mencakup segala hal berkaitan dengan sistem zonasi, dapat kita lihat bahwa isu ini bukan berdiri sendiri, tapi erat kaitannya dengan isu lain dalam pendidikan yang semuanya perlu dipertimbangkan untuk mengoptimalkan manfaat positifnya. Tapi terlepas dari segala kompleksitas isu ini, dimulainya penerapan sistem ini adalah langkah yang perlu diapresiasi, meskipun harus dibarengi dengan kesediaan untuk melakukan perbaikan diberbagai sisi yang lain. Tidak ada yang mudah dalam sebuah proses transisi, tapi dengan melihat gambaran besarnya dari kebijakan ini, kita dapat berkontribusi untuk memberikan masukan agar sistem pendidikan kita dapat berjalan lebih baik lagi. (Penulis: Ririn Yuniasih – Praktisi Pendidikan)