Sebuah laporan memprihatinkan tentang Jakarta diluncurkan oleh AirVisual baru-baru ini. Pada 25 Juni 2019, Jakarta duduk sebagai ranking pertama dalam daftar kota dengan kualitas udara terburuk di dunia versi lembaga pemantau polusi harian yang berbasis Swiss tersebut. Isu mendesak yang mengiringi laporan ini adalah perlunya kepedulian dan tindakan nyata dalam menyikapi degradasi lingkungan ibukota.

Mengapa kita harus prihatin? Menyandang predikat terburuk dengan sendirinya jelas sudah membunyikan alarm ketidakberesan. Tentang tata kelola kota—termasuk cara hidup kita sebagai warga kota. Kita bisa berkilah bahwa laporan AirVisual yang disajikan secara daring bersifat dinamis karena dapat berubah dari hari ke hari dan dari jam ke jam. Masalahnya, ini bukan kejadian pertama. Hampir setahun lalu, pada 25 Juli 2018 Jakarta juga meraih posisi puncak dalam daftar yang sama. Singkat kata, udara di Jakarta tidak membaik dalam kurun setahun terakhir.  

Jejak konsistensi buruknya udara Jakarta terekam dalam indeks kualitas udara atau AQI (Air Quality Index) pantauan AirVisual. Ketika memuncaki tabel kota berpolusi terburuk pada akhir Juni lalu, nilai AQI Jakarta menyentuh angka 240. Sedangkan ketika menjadi yang terburuk pada akhir Juli 2018, nilai AQI Jakarta mencapai 183. Menurut standar yang digunakan AirVisual, nilai AQI 151-200 menunjukkan bahwa udara yang diukur tidak sehat, sementara nilai AQI 201-300 berarti udara sangat tidak sehat. Mengingat kadar mutu udara yang kita hirup di Jakarta sudah melebihi ambang normal, sangatlah penting untuk memperdalam literasi kita terhadap polusi udara.

Mengenal Polusi Udara

Polusi udara terbagi dari dua macam: polusi di luar ruangan dan polusi di dalam ruangan. Keduanya sama-sama berbahaya karena seringkali tidak terdeteksi oleh mata biasa. Untuk membatasi konteks bahasan, tulisan ini lebih berfokus pada polusi udara di luar ruangan.

Secara garis besar, terdapat enam substansi pencemar atau polutan di udara (EPA, 2017) yakni: (1) ozon permukaan tanah, (2) partikel halus, (3) karbon monoksida, (4) sulfur dioksida, (5) nitrogen dioksida, dan (6) timah hitam atau timbal.

Dalam hal pengukuran nilai kualitas udara suatu kota, AQI dihitung berdasarkan konsentrasi keenam polutan tersebut di udara. Khusus untuk partikel halus, satuan ukuran yang digunakan ialah PM10 dan PM2.5. PM10 adalah simbol untuk partikel halus yang melayang-melayang di udara dengan diameter kurang dari 10 mikrometer. Sedangkan PM2.5 berarti bahwa partikel tersebut berdiameter kurang dari 2,5 mikrometer, atau setara dengan seperdelapan diameter rambut manusia. PM10 umumnya adalah partikel-partikel yang terbawa oleh hembusan angin kencang. Sementara PM2.5 terkandung dalam asap dan kabut. Dari sisi kesehatan, partikel PM2.5 lebih berbahaya karena mampu masuk ke saluran pernapasan tanpa dapat tersaring oleh hidung. Paparan terhadap polutan ini dalam waktu lama dapat mengakibatkan menurunnya fungsi paru-paru, bronkitis akut dan bahkan kematian dini. Bagi pengidap penyakit jantung, menghirup polutan ini, meski hanya sebentar, dapat memicu serangan jantung. Oleh karenanya, seyogyanya kita tidak meremehkan dampak negatif dari polusi udara.

Pemicu Penurunan Kualitas Udara

Penyebab menurunnya kualitas udara suatu daerah atau kota meliputi bencana kebakaran, dampak pemanasan global, serta peningkatan pola konsumsi manusia yang dipicu oleh ledakan penduduk dan, ironisnya, menguatnya pertumbuhan ekonomi.

Terkait dengan dua penyebab terakhir, secara ringkas dapat dijelaskan bahwa penyumbang terbesar efek rumah kaca (green house gases) yang memicu pemanasan global, terutama CO2, berasal dari pembakaran bahan bakar mobil, pesawat, pembangkit listrik, serta hasil pembakaran lainnya dari sumber energi minyak bumi dan gas. Penyumbang efek rumah kaca selanjutnya adalah gas metana yang dirilis oleh penimbunan sampah, industri gas alam, kotoran ternak, dan senyawa klorofluorokarbon (jamak dikenal dengan nama merk Freon).

Tidak sulit menarik benang merah antara geliat ekonomi dan membengkaknya jumlah penduduk di Jakarta (baca: bertambahnya jumlah kendaraan dan konsumsi energi lainnya) dengan memburuknya kualitas udara kota. Fakta mencengangkan yang mendukung asumsi ini adalah rata-rata pertambahan jumlah kendaraan di Jakarta mencapai 5% per tahun sepanjang 2012-2016 (BPS Provinsi DKI Jakarta, 2017). Angka ini jelas luar biasa menilik jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar di Jakarta pada tahun 2016 tercatat sudah mencapai 18.006.404 buah (BPS Provinsi DKI Jakarta, 2017). Pertumbuhan ini tidak menunjukkan angka penurunan, seperti yang diungkapkan Dinas Perhubungan DKI Jakarta pada September 2018 bahwa setiap hari muncul 1.500 kendaraan baru di Jakarta (Kompas, 2018).

Dampak Polusi Udara

Seberapa berbahaya tingkat polusi udara yang melampaui ambang normal? Merujuk pada data badan kesehatan dunia WHO, pada tahun 2016 satu dari sembilan total kematian di seluruh dunia dipicu oleh paparan terhadap pencemaran udara. WHO juga menyatakan bahwa rata-rata tiga juta orang mati setiap tahun karena gangguan kesehatan akibat polusi udara. Sebanyak 94% dari gangguan kesehatan mematikan tersebut meliputi penyakit jantung, stroke, penyakit pernapasan—asma dan infeksi saluran pernapasan akut adalah yang paling umum—serta kanker paru-paru.

Golongan yang paling rentan terhadap dampak negatif polusi udara adalah perempuan, anak-anak dan para manula. Masing-masing masuk dalam kategori rentan karena alasan yang berbeda-beda. Sebagai contoh, wanita memproses polutan lebih cepat dari laki-laki sehingga memiliki risiko keracunan lebih tinggi (Butter, 2006).  Anak-anak dianggap paling terancam terhadap bahaya polusi udara karena pelbagai alasan. Dibandingkan dengan orang dewasa, anak-anak menghabiskan lebih banyak waktu bermain di luar ruangan sehingga lebih berisiko terpapar udara yang tercemar. Tinggi badan yang lebih pendek juga menjadikan mereka lebih dekat pada knalpot kendaraan. Selain itu, anak-anak juga bernapas lebih cepat, sedangkan kapasitas paru-paru mereka lebih kecil, sehingga secara agregat mereka akan menghirup polutan lebih banyak. Sementara kerentanan pada manula lebih disebabkan oleh menurunnya sistem kekebalan tubuh mereka.

Lebih lanjut WHO mengungkapkan bahwa pada tahun 2016, sebanyak 90% dari total 4,2 juta kasus kematian dini akibat polusi udara terjadi di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah. Dua pertiga diantaranya terjadi di belahan Asia Tenggara dan pesisir barat Pasifik. Ditilik dari kacamata posisi ekonomi dan geografis ini—diperparah dengan kondisi terkini hasil pantauan AirVisual—terbaca jelas bahwa warga Jakarta memiliki risiko tinggi terpapar dampak negatif pencemaran udara.

Teladan Upaya-upaya Pengurangan Polusi

Salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan global (SDGs) pada tahun 2030 adalah menurunkan angka kematian dini dari dampak pencemaran udara di dunia. Karenanya, beberapa kota terutama di negara-negara maju saat ini sudah tergugah untuk mulai berjibaku dengan isu polusi udara. Oslo misalnya, telah melarang penggunaan mobil di pusat kota—kecuali untuk keperluan darurat seperti ambulans—dan mengalihfungsikan 650 lahan parkir menjadi taman, jalur sepeda dan pejalan kaki.

Contoh lainnya ialah Kota Brussels yang mengeluarkan aturan bahwa dalam kondisi darurat, jika dalam dua hari berturut-turut kualitas udara kota melampaui ambang batas normal, pemerintah kota akan meng-gratis-kan semua angkutan publik. Tujuannya supaya warga kota meninggalkan mobil pribadinya, minimal sehari, dan beralih ke transportasi umum. Sekalipun hingga saat ini praktik tersebut belum dijalankan—bahkan diwarnai kritikan menyangkut akuntabilitas program—namun upaya tersebut dapat menjadi preseden kebijakan publik dalam memperbaiki kualitas udara Jakarta.

Yang juga patut diperhatikan, belum lama ini sekelompok ilmuwan di Universitas Latvia merilis penelitian tentang moda transportasi bebas karbon. Para peneliti lintas bidang ini merancang suatu skenario bahwa tidak lama lagi ibukota Latvia, Riga, akan memanfaatkan bus dan mobil berbahan listrik dan hidrogen ramah lingkungan sebagai pengusung transportasi massal (Kleperis et.al, 2016). Muaranya jelas untuk meminimalkan emisi karbon dan memurnikan kembali udara kota.

Rekomendasi

Inti dari upaya untuk mengurangi polusi udara adalah dengan membatasi emisi karbon ke udara secara berjamaah. Upaya tersebut dapat dimulai dari partisipasi masing-masing warga kota serta secara simultan didukung oleh regulasi yang tegas dari pemerintah. Setidaknya terdapat tujuh solusi yang bisa ditempuh dari tingkat individu hingga otoritas publik untuk mengurangi pencemaran udara Jakarta. Pertama, memassalkan penggunaan transportasi publik. Dengan mengambil perbandingan satu bus setara dengan 40 mobil dalam hal mengangkut penumpang, sangat rasional jika kita mengedepankan penggunaan transportasi publik. Ibarat sekali tepuk dua lalat: kemacetan berkurang dan polusi udara menurun. Ragam pilihan transportasi massal di Jakarta—seperti MRT, KRL, TransJakarta cukup memadai untuk merangkul gagasan ini. Tantangan terbesarnya barangkali adalah perbaikan infrastruktur dan kualitas layanan.

Kedua, menghemat energi. Sebagai contoh, matikan lampu ketika tidak digunakan. Ini langkah yang mudah dan murah. Apa kontribusinya terhadap pengurangan polusi udara?  Mematikan lampu atau televisi ternyata mampu mengurangi 60% emisi karbon dioksida dibanding ketika alat-alat tersebut dinyalakan (Imperial College London News, 2010). Kebiasaan baik selanjutnya termasuk mematikan laptop yang sedang tidak dipakai selama sejam atau lebih, atau mematikan layarnya jika laptop tidak aktif selama 15 menit atau lebih.

Ketiga, membudayakan jalan kaki dan bersepeda. Rekomendasi ini barangkali masih sulit dilakukan di Jakarta. Pasalnya jalur khusus sepeda belum disediakan. Faktor keselamatan dan iklim panas serta lembab juga bisa menjadi alasan keengganan lainnya. Namun, para ahli telah bersepakat bahwa jalan kaki dan bersepeda adalah cara terbaik untuk mengurangi pencemaran udara. Maka, jika kita betul-betul berniat mengurangi polusi udara, budaya ini layak dikembangkan seberat apapun tantangannya.

Keempat, melarang pembakaran sampah rumah tangga. Membakar sampah sekilas tampak seperti cara yang murah dan lebih gampang daripada harus memilah dan mendaur ulang sampah rumah tangga. Namun, sampah yang dibakar terutama plastik tidak akan hilang begitu saja jejaknya dan justru meracuni udara dengan lebih banyak karbon dioksida, merkuri, serta senyawa berbahaya lain seperti dioksin dan furan. Akan lebih bermanfaat bagi lingkungan jika kita memahami dan menerapkan konsep 3R (reduce, reuse and recycle), serta mengoptimalkan jasa pengelolaan sampah kota.

Kelima, menghijaukan kota. Kampanye penghijauan kota saat ini gencar dilakukan di banyak kota di dunia, terutama disponsori oleh para arsitek dan perancang kota. Kampanye serupa mendesak untuk dilakukan mengingat luas ruang terbuka hijau (RTH) di Jakarta baru sebesar 9,98% dari target RTH ideal 30% dari total luas wilayah kota (Joga, 2018). Dahaga Jakarta terhadap kebutuhan RTH bisa dijawab dengan pelbagai varian penghijauan kota yang meliputi penerapan green oasis, urban canopy, vertical forests, dan green walls. Konsep-konsep tersebut dapat diterapkan mulai dari desain rumah tinggal, perkantoran hingga taman kota. Kerjasama antara pemerintah dan swasta dengan arsitek dan perancang kota pro-lingkungan dalam desain tata kota dan proyek pemerintah sangat penting dalam menyokong upaya-upaya perbaikan kualitas udara Jakarta.

Keenam, mengarusutamakan sumber energi alternatif terbarukan. Sumber energi terbarukan seperti angin, surya, biomassa, panas bumi, dan lainnya adalah sumber energi masa depan. Penggunaannya yang masif jelas akan menurunkan jejak karbon yang ditinggalkan sumber energi konvensional seperti batubara, minyak bumi dan gas. Mobil listrik, listrik rumahan tenaga surya adalah secuil contoh yang dapat diterapkan di perkotaan. Hanya, memasifkan penggunaan sumber energi bersih ini jelas akan menghadapi tantangan berat, terutama dari industri yang dirugikan oleh konversi energi fosil ke energi terbarukan. Dalam hal ini, kemauan politik dari pemerintah memegang peranan krusial.

Ketujuh, menghentikan pembangunan jalan baru. Gagasan ini terbilang kontroversial, namun barangkali benar. Litman (2019) berargumen bahwa pembangunan ruas jalan baru, yang bertujuan untuk mengurai kemacetan, justru pada akhirnya akan memperburuk kualitas udara suatu kota. Tidak sulit membayangkan bahwa keberadaan jalan-jalan baru tidak berkontribusi pada menurunnya jumlah kendaraan—justru sebaliknya, tersedia jalur anyar yang lebih lega dan bebas macet untuk mobil-mobil baru. Terkait dengan pengendalian polusi udara, poin utamanya adalah bukan perkara jumlah jalan yang menjadi solusi, namun pilihan moda transportasilah yang memegang kunci. 

Kesimpulan

Dua langkah besar dalam mengurangi polusi udara yakni pertama, mengurangi secara massif emisi polutan primer. Kedua, yang tidak kalah penting ialah penerapan kebijakan publik yang tepat tentang penanganan pencemaran udara. Benar bahwa perubahan bisa dimulai dari individu: perbaikan tingkah laku diri sendiri merupakan langkah positif pertama. Namun selanjutnya, untuk mengerdilkan tingkat polusi udara dalam skala seluas ibukota, mustahil jika tanpa melibatkan otoritas publik, dalam hal ini pemerintah.

Mengingat rentang waktu menuju tahun 2030 tidaklah begitu jauh, masihkah penanganan polusi udara di Jakarta tetap menjadi urusan pinggiran?

Penulis: Nugrohojati – Anggota Asosiasi Alumni Program Beasiswa Amerika-Indonesia dan Pemerhati Masalah Pengurangan Resiko Bencana