Ubi societas ibi ius. Ungkapan latin ini berarti di mana ada masyarakat di situ ada hukum. Ungkapan tersebut menggambarkan bahwa hukum mutlak hadir di tengah-tengah masyarakat. Dalam sebuah masyarakat modern seperti banyak negara praktikkan sekarang, kekuasaan untuk membuat dan menegakkan hukum dilakukan oleh pihak berwenang yang berbeda. Institusi utama untuk membuat hukum umumnya berada di kekuasaan legislatif. Kekuasaan yudikatif atau kehakiman umumnya mempunyai peran untuk menegakkan hukum yang telah dibuat kekuasaan legislatif. Produk hukum buatan badan legislatif dapat berupa konstitusi maupun undang-undang. Konstitusi biasanya merupakan hukum tertinggi di mana undang-undang dan produk hukum lainnya harus sesuai atau tidak bertentangan dengan konstitusi.

Suatu undang-undang yang telah disahkan keberadaannya, ditegakkan implementasinya oleh kekuasaan kehakiman atau pengadilan yang terdiri dari para hakim sebagai operator utamanya. Pada beberapa situasi tertentu apabila terdapat suatu tindakan yang belum diatur oleh undang-undang, hakim melalui putusannya dapat membuat hukum tentang tindakan tersebut (judge made law). Praktik tersebut lazim disebut sebagai preseden yang umumnya diterapkan di negara yang menganut sistem common law. Singkatnya, pengadilan melalui para hakim mempunyai peran untuk menerapkan hukum di tengah-tengah masyarakat.

Oleh karena itu, hakim terikat oleh produk-produk hukum seperti konstitusi, undang-undang atau preseden dalam menjalankan tugasnya. Kalimat-kalimat yang termuat di produk-produk hukum tersebut adalah referensi bagi hakim dalam menjalankan tugasnya menerapkan hukum.  Seorang filsuf hukum Lon L Fuller dalam sebuah tulisannya yang sangat terkenal berjudul The Case of The Speluncean Explorer mengatakan bahwa pengadilan mempunyai kewajiban menegakkan hukum yang tertulis dan menginterpretasikan hukum tertulis tersebut sesuai dengan arti harfiahnya. “The obligation of the judiciary to enforce faithfully the written law, and to interpret that law in accordance with its plain meaning” (Fuller, 1949: 17).

Mengapa amat penting bagi hakim untuk menerapkan hukum secara tekstual? Pertama, dengan melakukan hal tersebut berarti hakim menegakkan hukum dan membuatnya berfungsi serta berguna. Kedua, hal tersebut dapat menciptakan kepastian hukum, konsistensi, dan prediksi dalam penerapan suatu hukum.

Di sistem pemerintahan yang menerapkan pemisahan kekuasaan, badan legislatif sebagai pemegang kekuasaan untuk membentuk hukum tidak dapat menegakkan hukum yang telah dibuatnya. Kekuasaan untuk menerapkan dan menegakkan produk hukum utamanya dijalankan oleh kekuasaan kehakiman melalui putusan para hakim. Dengan menyandarkan putusannya pada hukum tertulis yang telah dibuat dan disahkan berarti hakim memfungsikan hukum tertulis tersebut sebagai instrumen untuk menciptakan keteraturan dalam masyarakat. Sebaliknya, bila hakim tidak mendasarkan putusannya pada hukum tertulis yang telah dibuat dan disahkan oleh kekuasaan legislatif dan eksekutif, maka hal tersebut membuat hukum tertulis itu tidak berfungsi. Apabila hal ini terjadi maka amatlah disayangkan mengingat proses pembuatan suatu hukum tertulis tidaklah sederhana karena membutuhkan banyak sumber daya.

Hukum diharapkan menjadi alat untuk menciptakan keteraturan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh sebab itu, apabila hakim dalam membuat putusan mendasarkan pada hukum tertulis dapat menciptakan kejelasan dalam masyarakat tindakan-tindakan apa yang sesuai atau berlawanan dengan hukum. Seumpama ada dua tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh para pelaku yang berbeda latar belakang sosialnya. Seorang pelaku miskin sementara pelaku lainnya kaya. Terhadap tindakan para pelaku ini hakim memutuskan tanpa pandang bulu atau tanpa melihat latar belakang sosialnya.

Hakim membuat keputusan yang sama terhadap keduanya berdasarkan hukum tertulis yang mengatur tentang tindakan pembunuhan. Pada poin ini hakim telah membuat keputusan yang mengedepankan kepastian dalam penegakan hukum dengan mengabaikan latar belakang sosial para pelaku kejahatan. Hal ini pada tingkatan lebih lanjut dapat membawa kepada konsistensi dalam penerapan atau penegakan hukum di masyarakat. Pada akhirnya apabila konsistensi dalam penegakan hukum  ini terus dijaga dapat membuat anggota masyarakat memprediksi tindakan mereka sendiri apakah termasuk melawan hukum atau tidak. Pada kondisi ini tujuan hukum sebagai sarana untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan sosial tercapai.

Namun demikian, hidup bermasyarakat tidaklah sesederhana itu. Pada kenyataannya banyak muncul kasus-kasus yang rumit untuk diselesaikan oleh hakim. Ambil sebuah contoh, andaikata di suatu masyarakat terdapat hukum tertulis yang menyatakan “Barang siapa yang dengan sengaja dan terencana menghilangkan nyawa orang lain diberikan sanksi berupa hukuman mati”. Sutu hari, di masyarakat yang memberlakukan hukum tersebut ada suatu peristiwa di mana terdapat perahu yang hampir karam saat sedang berlayar di tengah lautan. Perahu tersebut berisi lima orang penumpang. Untuk menyelamatkan kapal tersebut beserta isinya maka jumlah penumpang harus dikurangi dengan membuang satu orang di tengah laut dengan risiko penumpang yang harus dibuang tersebut tewas di tengah lautan.

Kesepakatan pun dicapai dan undian dilaksanakan untuk menentukan siapa penumpang yang harus dikeluarkan dari kapal dan dibuang ke tengah laut untuk menyelamatkan penumpang lainnya. Apakah tindakan ini dapat dikatakan sebagai pembunuhan berencana sebagaimana hukum tertulis tadi dan para pelakunya dapat dihukum mati? H.L.A Hart mengatakan bahwa hukum mempunyai keterbatasan, kalimat-kalimat yang termuat dalam hukum tertulis tidak selalu dapat memberikan panduan yang jelas. Terdapat kondisi-kondisi atau kasus di mana arti harfiah suatu hukum tertulis tidak jelas apakah dapat diterapkan atau tidak. “There will indeed be plain cases constantly recurring in similar contexts to which general expressions are clearly applicable, but there will also be cases where it is not clear whether they apply or not” (Hart, 2012: 126).

Bersandar pada pendapat Hart ini maka peran hakim dalam menegakkan hukum bukanlah sekadar corong teks-teks peraturan. Terdapat faktor-faktor lain yang harus dipertimbangkan hakim ketika membuat putusan. Niat dasar atau tujuan pembuatan suatu hukum tertulis, moralitas, keadilan, akal sehat, dan alasan-alasan adalah beberapa unsur yang dapat digunakan hakim ketika membuat putusan.  

Para hakim adalah manusia-manusia yang diharapkan dapat menyelesaikan sengketa dalam masyarakat secara tepat dan memberikan keadilan. Hakim bukan pihak yang diharapkan melulu memberikan hukuman yang kaku sebagaimana disebutkan suatu hukum tertulis. Putusan hakim dapat menghasilkan implikasi serius bagi para pihak yang beperkara di pengadilan. Putusan hakim dapat membuat hak kepemilikan terhadap suatu harta benda berpindah tangan. Putusan hakim dapat merenggut kebebasan seseorang. Sama halnya, putusan hakim juga dapat memberikan dampak luas bagi keseluruhan masyarakat. Sebagai contoh di Amerika Serikat pada tahun 1896 terdapat sebuah putusan tentang segregasi sosial berdasarkan warna kulit yang dikeluarkan Mahkamah Agung Amerika Serikat.

Dalam kasus yang terkenal bernama Plessy v. Ferguson ini, Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan bahwa kekuasaan pembuatan kebijakan di tingkat negara bagian yang memisahkan orang-orang di tempat publik berdasarkan warna kulit bukanlah pelanggaran terhadap amandemen empat belas konstitusi Amerika Serikat. Ayat pertama amandemen keempat belas konstitusi Amerika Serikat menyatakan bahwa semua warga negara berhak mendapatkan perlindungan yang sama di hadapan hukum. Negara-negara bagian dilarang membuat dan menegakkan hukum yang merampas hak warga negara untuk mendapatkan perlindungan yang sama di hadapan hukum.

Melalui putusan di kasus Plessy v. Ferguson masyarakat Amerika Serikat kemudian mengalami segregasi sosial di tempat-tempat publik. Penduduk Amerika Serikat yang berkulit hitam tidak dapat bercampur dengan penduduk kulit putih di tempat-tempat publik. Mereka dapat sama-sama mengakses fasilitas publik namun tidak dalam ruangan yang sama. Sampai akhirnya di tahun 1954 Mahkamah Agung Amerika Serikat melalui putusan dalam kasus Brown v Board of Education menganulir putusan terdahulu tentang segregasi di fasilitas publik bagi penduduk Amerika Serikat. Cerita di atas menggambarkan bagaimana dampak sosial yang terjadi dari suatu putusan hakim.

Dalam konteks Indonesia terbaru kasus Baiq Nuril merupakan cermin dari putusan hakim yang mengesankan hampanya keadilan dan berimplikasi serius pada perhatian masyarakat. Baiq Nuril, seorang guru honorer di Mataram hampir saja mengalami kenyataan pahit dalam hidupnya akibat vonis majelis hakim agung Mahkamah Agung. Melalui putusan Nomor 574 K/Pid.Sus/2018 majelis hakim agung memvonis hukuman enam bulan penjara dan denda Rp 500 juta subsider tiga bulan kurungan. Majelis berpendapat Baiq bersalah melanggar Pasal 27 Ayat (1) Juncto Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ia dinilai “Tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan.” 

Kasus ini bermula ketika Baiq Nuril menyebarkan rekaman percakapan telepon antara dirinya dengan Kepala Sekolah SMAN 7 Mataram yang bermuatan pelecehan seksual kepada dirinya. Sang kepala sekolah melaporkan dirinya atas penyebaran percakapan tersebut. Singkat cerita kasus ini bergulir di Pengadilan Negeri Mataram. Majelis hakim pada pengadilan tersebut memvonis Baiq Nuril tidak bersalah. Kasus tidak berhenti. Sang kepala sekolah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung hingga akhirnya Baiq Nuril divonis bersalah.

Upaya hukum Peninjauan Kembali kemudian diajukan oleh pihak Baiq Nuril. Sayang, upaya itu kandas. Peninjauan Kembali pihak Baiq Nuril ditolak Mahkamah Agung. Ia terpaksa harus menerima nasib getir dihukum enam bulan penjara dan denda Rp 500 juta subsider tiga bulan kurungan. Alih-alih mendapat keadilan karena dilecehkan, Baiq Nuril hampir saja menjalani kehidupan di balik jeruji besi dan membayar denda yang jumlahnya sulit dikumpulkan oleh seorang guru honorer dengan pendapatan sangat terbatas seperti dirinya. Publik geram atas kondisi tersebut sehingga mendesak DPR untuk mengusulkan amnesti bagi Baiq Nuril kepada Presiden. Usaha terakhir ini berbuah manis. Tanggal 2 Agustus 2019 lalu Presiden Joko Widodo menyerahkan langsung keputusan presiden tentang amnesti bagi dirinya di Istana Bogor. Melalui keppres tersebut Baiq Nuril terbebas dari jeratan hukuman yang mengancam dirinya. Keadilan tak jadi pupus dirasakannya.  

Poin 1.1 angka (8) Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim menyatakan “Hakim harus memberikan keadilan kepada semua pihak dan tidak beritikad semata-mata untuk menghukum.” Hakim harus menyadari bahwa putusannya memiliki dampak kemanusiaan. Anthony D’Amato menyatakan hakim bukanlah komputer atau mesin yang bekerja secara mekanis.  “Difficulties arise in statutory interpretation when a statute is viewed as a computer program. A computer lacks human reason, human judgment, and human sensitivity. It will literary do what the programmer wants it to do” (D’Amato, 1993: 577)

Perselisihan yang dibawa ke hadapan pengadilan tidak selalu kasus yang sederhana. Suatu hukum tertulis juga belum tentu dapat memberikan panduan yang jelas bagi hakim dalam memutuskan perkara. Saat yang bersamaan hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak terdapat hukum yang mengatur suatu perbuatan. Para pihak yang beperkara di pengadilan mengharapkan hakim sebagai sandaran terakhir untuk mengakhiri perselisihan di antara mereka. Proses peradilan pun harus dijalankan dengan efisien dan efektif. Dalam situasi seperti ini hakim sepatutnya tidak menjadi corong undang-undang semata yang terpaku pada teks suatu hukum tertulis.

Hakim adalah “wakil Tuhan”. Hal tersebut berarti hakim diharapkan dapat memberikan keadilan dalam menyelesaikan suatu perkara. Hakim harus memiliki perspektif luas tentang hukum. Pertimbangan-pertimbangan manusiawi harus melekat dalam pendapatnya ketika memutus perkara. Ide dalam masyarakat ketika membuat sistem hukum dan menciptakan peran hakim di dalamnya karena masyarakat membutuhkan keadilan. Masyarakat membutuhkan satu pihak yang dapat menyelesaikan perkara secara tepat, adil, dan bijaksana. Masyarakat membutuhkan satu pihak yang tidak menerapkan hukum secara mekanis namun sesuai dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Oleh sebab itu hakim sebagai aparat penegak hukum berbeda dengan polisi, jaksa ataupun pengacara yang cenderung menerapkan hukum sesuai teks.

Seorang hakim federal Amerika Serikat Richard Posner mengatakan ketika hakim memutuskan perkara ia dipengaruhi oleh akal sehat dan nilai moral yang hidup di masyarakat karena putusannya akan mempunyai dampak moral. “…in deciding a case a judge is influenced by common sense which are a combination of practical consideration and moral or ethical that widely shared by the people in his or her contemporary society because judge’s decision will have moral implication.” Dengan demikian hakim sedapat mungkin tidak terpaku pada pendekatan formalistik dalam menerapkan hukum. Hart mengatakan kelemahan formalisme hukum adalah karena mencoba secara verbal memformulasikan suatu perbuatan dan berlaku umum tanpa ada pilihan dalam penerapannya untuk kasus-kasus spesifik ketika peraturan tersebut telah secara resmi berlaku. “Formalism vice consist in an attitude to verbally formulated rules which both seeks to disguise and to minimize the need for such choice (application of general rules to particular cases), once the general rule has been laid down” (Hart, 2012: 129)

Fiat Justitia, ruat cuelum satu ungkapan yang berarti keadilan harus ditegakkan walaupun langit runtuh. Sistem hukum yang ada di masyarakat diciptakan bukan semata-mata untuk menghadirkan kepastian hukum. Keadilan adalah juga tujuan dibentuknya sistem hukum. Hakim sepatutnya tidak semata-mata menerapkan hukum secara formalistik. Sebagai pihak yang diharapkan dapat menangani perkara secara adil dan bijaksana, hakim haruslah memiliki perspektif luas terhadap hukum.

Hakim adalah profesi mulia yang diidamkan untuk memberi keadilan di masyarakat.