Policy Brief : Mendorong Pembentukan Peraturan Pemerintah Tentang Perlindungan Sosial, Habilitasi dan Rehabilitasi Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Bagi Penyandang Disabilitas

oleh | Des 11, 2017 | Demokrasi, HAM & Tata Kelola

I. Pendahuluan Pasal 41 (3) undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa penyandang disabilitas merupakan salah satu kelompok khusus dan rentan yang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus. Rentan dimaksudkan bukan berarti...